Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melibatkan 36 lembaga pemasyarakatan (lapas) dalam pengelolaan dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai akhir Mei 2026. Keputusan ini, namun, telah memicu penolakan dari koalisi masyarakat sipil yang meragukan kelayakan dan kompetensi lapas dalam menjalankan program nutrisi nasional.
Rencana ambisius ini disebut akan memperluas jangkauan program MBG yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat. Dengan melibatkan infrastruktur dapur di lapas yang tersebar di berbagai wilayah, BGN berharap dapat mengoptimalkan distribusi makanan bergizi kepada kelompok sasaran program.
Namun, koalisi masyarakat sipil mengajukan keberatan serius. Mereka berpendapat bahwa lapas, secara fundamental, memiliki fungsi utama sebagai lembaga pemasyarakatan dengan fokus pada pembinaan narapidana. Melibatkan lapas dalam pengelolaan program gizi nasional dianggap keluar dari mandat dan kapasitas institusional mereka. Kekhawatiran mencakup standar kebersihan, pelatihan SDM di bidang gizi, serta potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan anggaran dan logistik.
Salah satu persoalan yang dikemukakan adalah pengalaman lapas dalam mengelola dapur berskala besar dengan standar ketat yang dipersyaratkan program MBG. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana program juga menjadi sorotan. Koalisi sipil mendesak BGN untuk membatalkan keputusan ini dan mencari alternatif lain yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
BGN sendiri belum memberikan respons tertulis atas keberatan tersebut. Implementasi rencana ini masih dalam tahap persiapan dengan target peluncuran pada akhir Mei 2026.